Pejabat Struktural BKKBN Beralih Ke Fungsional

SEMARANG – Sebanyak 24 Pejabat Struktural Eselon 3 dan 4 Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah siang ini (17/7) dilantik dan diambil sumpahnya menjadi Pejabat Fungsional secara virtual oleh Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K). Pelantikan ini serangkai dengan kegiatan yang sama yang diselenggarakan serentak di seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi Se-Indonesia. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Martin Suanta bertindak sebagai saksi pada pelantikan ini.

 

Penyetaraan ini merupakan bentuk tindak lanjut arahan Presiden RI tentang penyederhanaan birokrasi. Tak hanya perubahan pejabat administrasi ke fungsional, BKKBN juga mengeluarkan Badan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Organisasi Tata Kerja BKKBN sebagai ganti perka Nomor 72 tahun 2011. Sehingga pejabat fungsional  yang dilantik telah mengikuti struktur kelembagaan yang baru.

“Perubahan ini adalah perubahan yang cukup besar karena ada dua yang terjadi pada satu waktu, yaitu perubahan struktur diikuti transformasi dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional”, kata Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo.

“Perubahan ini merupakan yang tidak sederhana, dan membawa dampak yang luas pada kinerja kita semua”, lanjutnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam sambutannya menyampaikan bahwa birokrasi merupakan tulang punggung sebuah pemerintahan negara yang senantiasa bergerak dinamis yang bertujuan melayani masyarakat dan mengambil keputusan dengan cepat. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional, diharapkan akan dapat mempercepat pengambilan keputusan melalui disposisi/ komunikasi yang lebih fleksibel serta proses bisnis (draft, review, dan approval) yang lebih sederhana agar tercipta birokrasi yang lebih dinamis, agile, profesional, efektif, dan efisien dalam pelayanan publik. MenPANRB juga mendorong agar BKKBN juga memiliki inovasi-inovasi termasuk juga dalam konteks membangun ASN dengan berbasis Teknologi Informasi.

Presiden, kata Tjahjo mencanangkan lima skala prioritas yang diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia Maju, Bermartabat dan Berdaya Saing yaitu Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Simplifikasi Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Khusus pada aspek penyederhanaan birokrasi, beberapa kementerian dan lembaga telah berproses termasuk merubah pola pikir dari jabatan struktural menjadi fungsional. Sampai hari ini sudah ada 60 persen dilakukan. Ditargetkan proses ini pada bulan Desember sudah selesai.

“Melalui penyederhanaan dan digitalisasi birokrasi yang semakin mempercepat prosedur dan memudahkan komunikasi, mari kita membangun sinergi bersama, menyatukan langkah, upaya dan pemikiran untuk selalu dapat melakukan pekerjaan yang terbaik untuk bangsa dan negara, serta memberikan manfaat luas bagi tercapainya kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Tjahjo Kumolo memandang adanya beberapa kelemahan dari struktur organisasi birokrasi saat ini. Struktur birokrasi yang gemuk menjadikan proses pengambilan kebijakan dan keputusan berjalan lambat. Dalam kondisi seperti ini, tentu akan semakin besar kemungkinan terjadinya mis-komunikasi dan mis-koordinasi. Kerja birokrasi pun kian tidak fleksibel dan memakan biaya yang cukup tinggi.

Pada hari ini ada 671 orang yang dilantik di BKKBN baik di pusat maupun perwakilan provinsi se-Indonesia. Terdiri dari 149 fungsional madya dan 522 fungsional  muda dengan 19 jenis jabatan fungsional. Selain pejabat yang dilantik hari ini, masih ada 298 orang dalam proses validasi di KemenPANRB dan akan  menyusul dilakukan pelantikan. T2S

Penyunting

BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *