Artikel: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PELAKSANAAN PENILAIAN PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III DAN TINGKAT IV

Judul

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PELAKSANAAN PENILAIAN PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN  TINGKAT III  DAN TINGKAT IV

Isi

Abstrak

Penyusunan SOP Administrasi Pemrintahan meliputi aspek identifikasi kebutuhan, perumusan kebutuhan, penyusunan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi disetiap unit  kerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Idikantor pretasi terlaksananya pemberian bimbingan teknis dan Fasilitasi di bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian. Tujuannya membagi tugas – tugas teknis pekerjaan kepada Eselon III dan IV  SOP digunakan sebagai acuan dalam memenuhi kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan, meliputi Sumber Daya Manusia , pembiayaan , sarana dan prasarana dan metode pelaksanaan Penilaian Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV pada setiap tahapan proses kegiatan.

Kata Kunci : bimbingan teknis ,Fasilitasi dan Penilaian Peserta Diklat Kepemimpinan

 

PENDAHULUAN

A.            LATAR BELAKANG

 

Perubahan lingkungan strategis sebagai konsekuensi  reformasi birokasi  diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan dilingkungan BKKBN, yang mampu menghasilkan birokasi yang efektif, efisien dan akuntabel.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokasi dilingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) adalah menyusun Standar Operasional Prosedur ( SOP ) terutama yang berkaitan dengan SOP Administrasi Pemerintahan Pelayanan dilingkungan BKKBN.

 

Penyusunan SOP Administrasi Pemrintahan meliputi aspek identifikasi kebutuhan, perumusan kebutuhan, penyusunan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi disetiap unit  kerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya SOP digunakan sebagai acuan dalam memenuhi kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan, meliputi Sumber Daya Manusia , pembiayaan , sarana dan prasarana dan metode pelaksanaan pada setiap tahapan proses kegiatan.

 

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang langkah – langkah penyusunan SOP disetiap unit kerja organisasi diperlukan pedoman penyusunan SOP dilingkungan BKKBN.

 

B.            TUJUAN

Pedoman ini merupakan panduan bagi setiap unit kerja organisasi dilingkungan BKKBN dalam menyusun SOP masing – masing agar semua kegiatan di setiap unit kerja organisasi memiliki prosedur operasional yang pasti, terukur dan terstandar.

 

C.            RUANG LINGKUP

 

1.       Sasaran

Sasaran yang diharapkan adalah :

a.       Identifikasi kebutuhan SOP.

b.      Perumusan kebutuhan SOP.

c.       Penyusunan SOP.

d.      Pengembangan SOP.

e.      Pemantaun dan Evaluasi SOP.

 

2.       Jangkauan.

a.       Setiap Eselon I ( Sekretariat Utama / Deputi / Inspektor Utama ).

b.      Setiap Eselon II ( Direktorat / Biro / Pusat / Inspekturat Perwakilan BKKBN Provinsi / Balai Diklat KKB ).

c.       Setiap Eselon III ( Subdirektorat / Bagian / Bidang Sekretariat ).

d.      Setiap Eselon IV ( Seksi / Subbagian / Subbidang ).

 

D.            PENGERTIAN

1.             Standar Operasional Prosedur ( SOP ) adalah serangkaian Instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap unit kerja organisasi di lingkungan BKKBN meliputi bagaimana, berapa lama dan dimana dilakukan serta oleh siapa yang melakukan.

2.             Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan adalah Standar Operasional Presedur ( SOP ) dilingkungan BKKBN yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

3.             Pelayanan internet ( Service Center ) adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh Sekretaris Utama. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Inspektorat serta setiap unit kerja yang berada di bawah kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.             Pelayanan eksternal ( Mission Center ) adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan unit – unit lini organisasi BKKBN ( Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga ) serta setiap unit kerja yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.             Pekerjaan yang memerlukan SOP adalah pekerjaan operasional yang memerlukan prosedur baku untuk menghasilkan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan fungsi BKKBN.

6.             SOP Teknis adalah standar prosedur yang mengarahkan setiap langkah pekerjaan dan memiliki kekuatan intruksi yang mencakup hal – hal administrative serta memiliki prosedur yang pasti dan terstandar.

7.             SOP Administrasi adalah standar prosedur yang mengarahkan setiap langkah pekerjaan dan memiliki kekuatan intruksi yang mencakup  hal – hal administrasi serta memiliki prosedur yang pasti dan terstandar.

8.             Kegiatan adalah kumpulan dari proses dari beberapa aktifitas dalam upaya menyelesaikan pekerjaan ( Tugas dan Fungsi ).

9.             Proses adalah urutan pelaksanaan dari aktivitas atau kejadianyang didesain, yang menggunakan waktu, ruang / tempat, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil.

10.         Aktifitas adalah salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan ditiap proses kegiatan di unit kerja.

11.         Prosedur adalah serangkaian urutan aktivitas yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama.

12.         Penanggung jawab adalah pejabat strukturat yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan SOP sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing – masing unit kerja.

13.         Tim Pemantau adalah Tim yang ditunjuk oleh Pejabat Eselon II di masing – masing unit kerja, yang terdiri dari Pejabata Eselon III, Pejabat Eselon IV, Fungsional baik dari unit kerjanya maupun di luar unit kerjanya.

E.            Simbol yang digunakan dalam SOP Administrasi Pemerintah hanya terdiri dari 5 (               lima ) symbol, yaitu 4 ( empat ) symbol dasar Flowcharts ( Basic Symbol or    Flowcharts ) dari 1 ( satu ) symbol penghubung ganti halaman ( Off – Page Conector ). Kelima symbol yang dipergunakan tersebut adalah sebagai berikut :

a)      Simbol Kapsul / Terminator   (                        ) untuk mendeskripsikan   

        kegiatan mulai dan berakhir.

b)      Simbol Kotak / Process  (                ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi.  

c)       Simbol Belah Ketupat / Decision  (                      ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan.

d)      Simbol Anak Panah / Panah / Arrow  (                        ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan ( arah proses kegiatan ).

e)      Simbol Segilima / Off – Page Connector (                ) untuk mendiskripsikan hubungan antar symbol yang berbeda halaman. 

 

                F.            PENUTUP

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BKKBN mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) digunakan sebagai instrument untuk menjamin konsistensi setiap prosedur dan setiap aktifitas. Selain itu SOP dapat membantu untukmempermudah pelaksanaan prosedur dari setiap aktivitas di setiap unit kerja secara efektif, efisien, dan terukur sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada public.

Oleh karena itu, Pedoman standard Operasional Prosedur ini menjadi instrument yang penting untuk mendorong masing – masing unit kerja di lingkungan BKKBN dalam memperbaiki proses internal. Dengan demikian akan berpengaruh pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja BKKBN 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. Hisyam Zaeni, Bermawy Munthe Sekar Ayu Aryani.  2008. Strategi Pembelajaran Aktif.   Yogyakarta: Pustaka Insan Madani

 ​​

  1. Hamalik,Oemar.1994.Kurikulum dan Pembelajaran. Bandung: Bumi Aksara.

 

  1. S Sudjana,D.2001.Metode & Teknik Pembelajaran Partisipatif. Bandung: Falah Production.

 

  1. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah 2011, Uraian Pekerjaan Bidang Pelatihan dan Pengembangan ( Latbang BKKBN ),

 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Jakarta 2011, Pedoman              Penyusunan Standard Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.​

JudulInggris

 

IsiInggris

 

Kategori

Artikel

TanggalArtikel

10/18/2013

Attachments

Created at 10/18/2013 8:48 AM by jatengweb
Last modified at 10/18/2013 8:48 AM by jatengweb