BKKBN JATENG SOSIALISIKAN HASIL SDKI 2017 PADA MITRA KERJA DAN AKADEMISI

 

Semarang- Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Sosialisasikan Hasil SDKI 2017 pada Mitra Kerja dan Perguruan Tinggi di Jawa Tengah di Hotel Gets Semarang pada 13-14 November 2019. Kegiatan ini bertujuan menyosialisasikan hasil SDKI Tahun 2017 Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah dan hasil analisis data sekunder SDKI 2017 yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Penelitian Kependudukan/Perguruan Tinggi di Jawa Tengah.

Sejak digelar pada 2017, dan dirilis hasilnya pada 2018, Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia telah banyak menjadi rujukan perencanaan pembangunan Sumber Daya Manusia dan berbagai penelitian dalam hal kependudukan dan  kesehatan. Dalam merumuskan kebijakan dan program perkembangan kependudukan, pejabat pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data parameter kependudukan. Hasil analisis ini akan menjadi dasar dalam penetapan sasaran perkembangan kependudukan serta pengendalian dampak kependudukan terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.

Kondisi kependudukan pada saat ini tidak lepas dari permasalahan pelaksanaan program KB yang terjadi setelah desentralisasi, antara lain beragamnya pemahaman dan dukungan Pemda terhadap program KB, perubahan bentuk kelembagaan program KB di kabupaten/kota, perubahan pelayanan di tingkat lini lapangan karena menurunnya jumlah tenaga lapngan KB. Dalam kondisi tersebut maka perlu dilakukan penelitian dan kajian untuk mengetahui kondisi pertumbuhan dan struktur penduduk di tiap wilayah serta dampaknya terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, energi, perumahan, lapangan pekerjaan dan sebagainya.

BKKBN mengajak mitra kerja dan para akademisi untuk menjadikan kompleksnya permasalahan kependudukan dan kesehatan di Jawa Tengah sebagai persoalan serius. Masih tingginya kasus pernikahan usia dini di Jawa Tengah yaitu mencapai 3.876 pada 2016 menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius.  Pernikahan dini disinyalir ikut menyumbang angka tingginya TFR, dimana semakin muda usia menikah maka semakin panjang usia reproduksinya. Sementara itu hasil SDKI 2017 menyatakan bahwa pemakaian alat kontrasepsi tradisional ada kecenderungan naik, padahal apabila dilihat dari ke efektifannya sangat kurang. Hal ini sangat mengkhawatirkan keberlangsungan program KB.  BKKBN senantiasa menguatkan jejaring fasilitas kesehatan dan merekomendasikan penggunaan metode kontrasespsi modern untuk menurunkan angka putus pakai.

Deputi Pelatihan, Penelitan dan Pengembangan BKKBN Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, M.RepSc, Ph.D. yang memberi paparan di hari kedua membahas angka-angka dalam SDKI dan kaitannya dengan permasalahan sumber daya manusia saat ini.

“ TFR di Indonesia itu berada di posisi pada 2,4, posisi ini perlu di tingkatkan lagi karena BKKBN menargetkan di bawah 2,4 sehingga perlu di evaluasi,” ujar Damanik kaitannya dengan upaya penurunan Angka Kelahiran Total (TFR).

Isu stunting masih menjadi perhatian serius dari pemerintah karena berisiko menurunkan kualitas generasi penerus yang kelak membangun bangsa. Terlebih masa menjelang  puncak Bonus Demografi di mana generasi berkualitas sangat diperlukan.

“Angka stunting di 34 Provinsi di Indonesia termasuk jawa tengah masih tinggi karena masih melewati ambang batas yang di syarakatkan badan kesehatan dunia WHO yakni  20 persen  kelahiran stunting Indonesia 28 persen jadi masing tinggi,” ungkap Deputi Lalitbang.

Karenanya ia mengajak para akademisi untuk berperan aktif baik melalui penelitian maupun pengabdian pada masyarakat seperti KKN tematik dengan melihat isu yang sedang berkembang dewasa ini. Output penelitian di BKKBN selama ini hanya berupa laporan administrasi untuk kebutuhan internal BKKBN namun demikian akan lebih optimal lg jika masyarakat luas jg bisa mengakses baik pusat maupun 34 provinsi di Indonesia.

“Bonus demografi bagai pisau bermata 2 klo brhasil mengelola angkatan kerja maka bisa menjadi berkah,namun apabila gagal mengelolanya maka akan terjadi musibah”, pungkasnya.

Dalam acara ini dipaparkan berbagai hasil kajian para pakar dari kalangan akademisi yang membedah perjalanan hasil SDKI 2017 dari berbagai aspek. Paparan yang disampaikan para akdemisi yaitu:

– Penurunan TFR di Provinsi Jawa Tengah (Prof. DR. Ir. Saratri Wilonoyudho, MSi)

– Peluang dan Tantangan Provinsi Jawa Tengah Menghadapi Bonus Demografi Menuju Terciptanya Generasi emas.  (DR. Ir. Retno Setyowati, MS)

– Analisis Faktor Kejadian Unmet Need dalam Family Planning Program sebagai Dasar Kebijakan Penurunan Fertilitas Penduduk di Provinsi Jawa  Tengah.(dr. Sri Winarni, MKes)

– Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pacaran pada Remaja di Kota Semarang. (DR. Arri Handayani, S.Psi. M.Si)

– Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi (DR. Wyati Saddewisasi, MSi)

– Analisis Faktor Determinan Pengambilan Keputusan Keikutsertaan Program KB dan Pilihan Alat Kontrasepsi di Jawa Tengah (DR. Daru Purnomo, M.Si)

– Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Putus Pakai Alat/Cara KB dan Upaya Penenggulangannya Di Jawa Tengah (DR. Sigit Ambar Widyawati, SKM. MKes)

– Proximate Determinant Fertilitas Remaja di Jawa Tengah (Efa Nugroho, SKM, MKes)

– Socio demographic determinants women empowerment an use of contraseption in Indonesia (Nina Idriyaeati, MNS)

– Pengaruh Perilaku Sehat Ibu Terhadap tingkat Kematian Anak (DR. Nanang Martono, S.Sos, M.Si)

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang menunjang pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama dengan pusat studi kependudukan/lembaga penelitian perguruan tinggi. Diharapakan melalui kerjasama kemitraan ini akan semakin memperkuat percepatan dalam pencapaian target kinerja program KKBPK khusunya di Jawa Tengah. T2S/HMS

Penyunting

BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH