Kepala BKKBN Beberkan Langkah Sukseskan KKBPK

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) memberikan arahan di depan para kepala OPD KB kabupaten Kota pada Pertemuan Pemaduan Program dan Anggaran KKBPK Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di The Suna Hotel Solo, Senin (27/1) malam.

Solo-Menyambut berbagai agenda penting di tahun  2020, semalam Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah menggelar Pertemuan Pemaduan Program dan Anggaran Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota di The Sunan Hotel Surakarta (27/1). Hadir pada pertemuan tersebut Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Wagino, SH., M.Si, dan Kepala DP3AP2KB Jawa Tengah Dra. Retno Sudewi, Apt., M.Si. MM.

Kepala BKKBN dalam arahannya menyampaikan apresiasi akan digelarnya pertemuan ini,dalam rangka mensinkronkan indikator kinerja di tiap lapisan birokrasi.

“Saya kira merupakan pertemuan yang sangat strategis untuk mensinergikan indikator kinerja nya Bupati di masing-masing wilayahnya untuk menjadi satu kesatuan untuk akhirnya saling menunjang dalam program ini”, kata dr. Hasto.

Lebih jauh ia menyampaikan di hadapan 35 kepala OPD KB kabupaten/kota, bahwa yang menjadi sumber masalah sosial saat ini berpangkal pada pengendalian penduduk.

“Adanya jumlah anak yang banyak, kemiskinan, perkelahian, angka kematian ibu dan bayi adalah karena pengendalian penduduk yang tidak dikendalikan dengan baik” ucap Kepala BKKBN.

Mengatasi hal ini berbagai upaya dilakukan jajarannya, seperti menggalang dukungan Kemendagri dan BAPPENAS untuk penguatan program dari pusat hingga daerah. Serta dengan mendorong disahkannya Undang-undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional yang kini telah masuk dalam agenda Prolegnas.

Kepala BKKBN menyatakan bahwa pihaknya memberi perhatian lebih pada PLKB non PNS yang jumlahnya 9977 personel.

“PLKB non PNS saya pikirkan betul, karena saya tahu nasibnya dia, kalau PLKB PNS kan sudah jelas”, kata Kepala BKKBN melihat kenyataan peran PLKB non PNS banyak membantu program KKBPK. Ia juga meminta agar di semua kabupaten/kota memiliki OPD KB yang berdiri sendiri.

Tak hanya itu, BKKBN telah mengupayakan lima quick wins untuk menyelesaikan permasalahan krusial, yakni pertama, menanggulangi adanya alat dan obat kontrasepsi yang overstock atau stock out di beberapa provinsi dengan dilakukan distribusi dinamis. Tahun ini ia menargetkan sebelum Maret distribusi dinamis telah terselesaikan.

“Terima kasih Jawa Tengah telah bawa truk (mengangkut alkon) ke Jawa Barat”, kata dr.Hasto. Menyinggung jumlah alkon suntik yang overstock di Jateng.

Pihaknya juga meminta jajarannya agar menyederhanakan proses distribusi alkon dari provinsi ke kabupaten/kota hingga ke klinik-klinik KB. Meski demikian pemantauan akan tetap diintensifkan.

Kedua, Kepala BKKBN menginisiasi pengadaan alkon sendiri dengan katalog sektoral,sehingga BKKBN memiliki varian alat dan obat kontrasepsi yang semakin lengkap sesuai kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, BKKBN yang dulu belum punya katalog sektoral sekarang selesai katalog sektoralnya bulan Oktober dan selesai membelanjakan 400 miliar untuk implant di seluruh Indonesia”, kata dr. Hasto.

“Awal Januari ini bapak ibu mau kontrasepsi cara apa, kami ada barangnya”, lanjutnya.

Selain itu dana baksos juga telah dinaikkan untuk MOP dan MOW. Hal ini dilakukan agar provider dan akseptor mendapatkan fasilitasi yang sesuai.

Ketiga, Restrukturisasi birokrasi menjadi perhatian BKKBN. Dibuktikan dengan penataan dan penyederhanaan birokrasi bahkan sebelum Presiden Jokowi menghendaki birokrasi disederhanakan baru-baru ini.

“Sebelum Presiden Jokowi minta supaya eselon 3 dan 4 dihilangkan kita sudah menyusun itu, eh ternyata nyambung”

BKKBN telah menyediakan 16 jabatan fungsional bagi ASN struktural yang akan melimpah ke fungsional. Namun tetap ada jabatan struktural esselon III yang dipertahankan seperti Sekretaris Badan dan Kepala Balai Diklat KKB.

Keempat, BKKBN akan semakin mendorong Reformasi Birokrasi dengan zona integritas. Kepala BKKBN mengajak Kepala OPD KB bilamana ingin bersama-sama membangun Zona Integritas di institusi masing-masing. Sekarang sudah berjalan join audit antara Kemendagri dengan BKKBN untuk melihat pelaksanaan program salah satunya BOKB. Tahun lalu dua BKKBN perwakilan provinsi berhasil meraih predikat ZI WBK (wilayah bebas dari korupsi).

“Kita tidak mencari penghargaan ya tapi yang namanya menciptakan ZI WBK itu penting”.

“Saya selalu sampaikan, jangan punya kepentingan. Kepentingan hanya satu, sukses programnya”, tegas Mantan Bupati Kulonprogo ini.

Rebranding BKKBN menjadi quick wins kelima. Untuk menyentuh anak muda dan keluarga milenial diperlukan metode baru.

“Anak-anak milenial usia 40 tahun ke bawah, sekarang ternyata sudah tidak senang dengan jargon-jargon lama”, kata dr. Hasto.

Kampanye BKKBN dengan cara yang dulu dianggap sudah sulit untuk menyasar kaum milenial. Karenanya BKKBN menggelar formatif research dengan sampel di seluruh Indonesia  menggandeng John Hopkins University guna menemukan formulasi komunikasi efektif bagi mereka meliputi logo, tagline hingga jingle.

Pada acara ini juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dengan DP3AP2KB Jawa Tengah dan dengan OPD KB Kabupaten/Kota untuk memperkuat sinergitas dalam rangka pencapaian target kinerja Program KKBPK. Diharapkan dengan semakin solidnya kemitraan lintas sektor akan memudahkan pencapaian kinerja program KKBPK di Jawa Tengah.

Tatas-Humas

Penyunting

BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *