Pertama Di Indonesia, PERKADIS KB Dikukuhkan di Semarang

 

Semarang- Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, pengelolaan Program Keluarga Berencana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. hal ini menjadi tantangan tersendiri sebab penggarapan Program KB yang kini menjadi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga menjadi heterogen. Proses Adaptasi perubahan lingkungan strategis ini sempat menaikkan angka Kelahiran Total dari 2,1 menjadi 2,6 anak per Wanita Usia Subur.

Keberadaan Organisasi Perangkat Daerah yang mengurusi Keluarga Berencana atau biasa disebut OPD KB menjadi tumpuan koordinasi dalam rangka penggarapan KKBPK di tingkat kabupaten-kota ke bawah. Berangkat dari keseriusan dalam melaksanakan tanggung jawab dan amanah yang diemban setiap Kepala Dinas KB untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, dan ketahanan keluarga, para Kepala Dinas KB se-JawaTengah berhimpun dan membentuk suatu organisasi yang disebut Perkumpulan Kepala Dinas Keluarga Berencana (PERKADIS KB) Indonesia Jawa Tengah.

Pada hari Kamis (12/12) malam, Perkadis KB Indonesia Jawa Tengah dikukuhkan oleh Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dengan Dra. Romlah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang sebagai ketuanya. Jateng menjadi provinsi pertama yang memiliki organisasi semacam ini. PERKADIS KB Indonesia Jawa Tengah merupakan wadah yang bertujuan saling membantu dalam mewujudkan keluarga berkualitas melalui pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, dan ketahanan keluarga di Jawa Tengah.

Pengukuhan ini dilaksanakan dalam rangkaian pertemuan Konsolidasi Program KKBPK di Hotel PO Semarang. Hadir dalam kegiatan ini Gubernur JawaTengah H. Ganjar Pranowo dan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BKKBN Pusat, Kepala Perwakilan BKKBN Jateng serta jajaran pejabat pengawas dan administrator.

Gubernur Jawa Tengah menyatakan bahwa  sinergi antara pemerintah , tokoh masyarakat dan tokoh agama serta perguruan tinggi diperlukan dalam memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga. Pihaknya juga mengaku siap untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat utamanya mengenai program KKBPK.

“Pemerintah sudah menggandeng tokoh agama tapi saya kira kurang intensif sehingga masih ada (masalah). Penting itu melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan kampus, itu penting. Secara proaktif BKKBN harus bisa memfasilitasi termasuk juga pemerintah daerah. Tanpa bantuan pemerintah daerah kan tidak mungkin,” kata Ganjar.

Dalam sambutannya, Kepala BKKBN menyampaikan bahwa tahun 2020 merupakan tahun penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. BKKBN tengah dan terus melakukan penyelarasan dengan Kementerian PPN/ Bappenas dalam penyusunan rancangan RPJMN 2020-2024 dan Renstra BKKBN 2020-2024. Renstra merupakan komitmen BKKBN kepada pemerintah untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2024.

Meski mengaku prihatin dengan hasil pencapaian kinerja yang tertuang dalam Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP) 2019, dr. Hasto tetap optimis hasil-hasil kinerja akan membaik melalui kerja yang lebih efisien di tahun menadatang.

“Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP-red) dapat mencapai 24,6 persen dari target 23,5 persen. Angka kelahiran total yang diharapkan turun menjadi 2,28 per WUS usia 15-19 tahun, justru menunjukkan peningkatan menjadi 2,45” kata dr. Hasto.

Selain itu penggunaan kontrasepsi modern yang turun menjadi 54,97 persen dari tahun sebelumnya 57 persen. Tingkat putus pakai menunjukkan angka yang sama dengan capaian SDKI 2017 sebesar 29 persen, meningkat 4 persen dari tahun 2018. Selain itu capaian unmet need tidak bergerak di angka 12,1 persen. Hanya dua indikator yang menggembirakan yakni ndikator pertama yaitu angka kelahiran pada wanita usia subur 15-19 tahun yang dapat diturunkan menjadi 33 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun sedangkan indikator kedua adalah peningkatan pengguna KB yang berhasil mencapai 24.6%.

Bicara tentang prestasi, Kepala BKKBN mengapresiasi pencapaian Provinsi Jawa Timur dan Bangka Belitung yang berhasil meraih predikat ZI WBK dari Kementrian PAN RB.

“Selama menjadi Bupati Kulonprogo saya beberapa kali ikut dan menyampaikan paparan dalam ZI WBK dan saya belum pernah mendengar nama BKKBN disebut. Sekarang Alhamdulillah ada dua provinsi yang mendapat predikat ZI WBK”. puji Kepala BKKBN.

Dalam RKP 2020 telah diformulasikan 3 kebijakan program KKBPK, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, menguatkan tata kelola Program KKBPK, meningkatkan akses terhadap layanan dan data kependudukan, dengan strategi pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta pendataan keluarga.

Dalam kegiatan ini pula ditandatangani perjanjian kinerja Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di BKKBN. Kepala BKKBN menyebut bahwa Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani tidak ada artinya bila tidak dikawal dalam pelaksanaannya dengan membangun ZI WBK/WBBM di lingkungan kerja masing-masing. Untuk itu diperlukan penguatan akuntabilitas ditahun 2020 di masing-masing unit kerja melalui optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pembangunan ZI WBK/WBBM serta dengan mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

Perwakilan BKKBN juga akan menandatangani MOU dengan Bank Jateng yang akan menandai lembaran baru pengelolaan keuangan di BKKBN Jawa Tengah meliputi distribusi gaji pegawai, uang makan serta urusan keuangan lainnya yang tertuang dalam perjanjian. Bank Jateng nantinya akan banyak mendukung program KKBPK di Jawa Tengah. Dengan perjanjian ini diharapkan pembiayaan program KKBPK semakin baik dari waktu ke waktu. T2S/HMS

Penyunting

BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH