Rakornis Bahas Detail dan Teknis Kegiatan Strategis Ketahanan Keluarga dan Percepatan Penurunan Stunting
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, drg. Widwiono, M.Kes saat memberikan arahan kepada para Kepala Bidang dan Kepala Seksi Pengelola Program Ketahanan Keluarga Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah pada acara “Rapat Koordinasi Teknis Penurunan Stunting” di Hotel Novotel Semarang, Senin (14/3). Foto : AFDA – Advokasi & KIE
Semarang – Usai mengikat komitmen pelaksanaan program Bangga Kencana di Jawa Tengah dengan para stakeholder melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) minggu lalu, Perwakilan BKKBN Jawa Tengah bergerak cepat untuk segera mengimplementasikannya. Oleh karena itu, dimulai dengan pelaksanaan “Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Percepatan Penurunan Stunting” yang digelar di Hotel Novotel Semarang selama 2 hari 14 – 15 Maret 2022.
Menghadirkan langsung para pengelola teknis program ketahanan keluarga kabupaten/kota se – Jawa Tengah untuk berdiskusi mengenai rencana kegiatan teknis program ketahanan keluarga tahun 2022 di lapangan, dan terkhusus juga percepatan penanganan stunting.
drg. Widwiono, M.Kes, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah menegaskan bahwa kehadirannya kali ini tidak untuk memberikan penjelasan mengenai teori penyakit stunting melainkan memberikan gambaran tentang mekanisme kerja percepatan penurunan stunting.
“Melalui Perpres 72 dan turunannya, yaitu Peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sudah jelas, ada TPPS, siapa – siapa yang bertanggungjawab dan bagaimana perannya”, jelas Widwiono.
Ia menjelaskan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) ini ada di tiap level pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa atau kelurahan. Nantinya tim ini menurutnya akan dibagi menjadi menjadi 2 kelompok besaran, yaitu Tim Pengarah yang dikomandani oleh Gubernur, Bupati, Walikota, Camat hingga Kepala Desa dan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Wakil dari para pimpinan wilayah tersebut.
“Sekarang, tugas bapak ibu, dalam hal ini OPD KB, adalah mengorkestrasi seluruh dinas maupun lembaga jalannya pelaksanaan program ini supaya sasaran stuntingnya kena, tepat sasaran”, ucapnya.
Menambahkan penjelasan Kaper, Koordinator Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Agoes Poedjianto, SH, M.Kes mengungkapkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk tindaklanjut implementasi pelaksanaan Rakorda kemarin yang bersifat teknis dan difokuskan pada kegiatan strategis program ketahanan keluarga.
“Di bidang KSPK ada beberapa kegiatan strategis yang diturunkan ke kabupaten kota, di luar tugas tambahan percepatan penurunan stunting, ada sekolah lansia, PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera), ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) dan DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting). Semua itu juga beririsan dan berdampak terhadap penurunan stunting“, ujarnya.
Lebih jelas ia menuturkan jika sekolah lansia ini merupakan kegiatan yang relatif baru dan bagian dari pengembangan kelompok kegiatan BKL (Bina Ketahanan Lansia). Kegiatan ini menurutnya diinisiasi sebagai wadah pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi lansia melalui pendekatan tujuh dimensi lansia tangguh. Selain sekolah lansia, ia juga menjelaskan bahwa terdapat aplikasi ELSIMIL yang juga menjadi primadona baru dalam upaya penanganan stunting dari hulu. Aplikasi yang dikhususkan bagi calon pengantin ini berintegrasi dengan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) milik Kementerian Agama.
Agoes juga menambahkan bahwa kegiatan strategis lain dalam upaya penurunan stunting adalah pemberdayaan kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) dalam intervensi gizi spesifik, khususnya penyediaan makanan bagi keluarga beresiko stunting dengan pendekatan DAHSAT. Ia juga menuturkan melalui para sub koordinatornya mengenai berbagai kegiatan teknis yang nantinya akan diberikan dan dikelolakan langsung oleh pemerintah kabupaten kota melalui dinas keluarga berencana setempat serta permintaan kelengkapan data basis keluarga guna mempercepat pelaksanaan program agar tepat sasaran.
dr. Wahyu Setianingsih, M.Kes (Epid), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu narasumber dalam rakornis ini pun menyebutkan bahwa penurunan stunting ini menjadi program prioritas dan keseriusan presiden. Hal tersebut menurutnya ditunjukkan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Dra. Budi Dayanti, M.Si, pun turut mengungkapkan bahwa upaya konvergensi dalam percepatan penurunan stunting mutlak dilakukan dengan melihat tugas, fungsi dan peran masing – masing unsur, baik dair pemerintah maupun swasta dan organisasi kemasyarakatan.
Selain dua narasumber diatas, juga dihadirkan pula praktisi kesehatan, yaitu ahli gizi dan psikolog dari Universitas Diponegoro untuk menambah bekal pengetahuan dan wawasan peserta kegiatan dalam upaya intervensi penurunan stunting di wilayahnya.
Setelah kegiatan rakornis sesi pertama ini, berturut – turut akan diselenggarakan rakornis berikutnya dalam minggu ini yang akan fokus pada core business BKKBN lainnya, yaitu program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. AFDA
