Awali Tahun 2023 Kaper Kawal Satgas Stunting Susun Rencana Program Kerja

Suasana rapat penyusunan rencana program Satgas Stunting yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, drg. Widwiono, M.Kes di ruang vasektomi kantor Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Kamis (5/1). Foto : AFDA – Advokasi & KIE

Semarang – Tak mau bersantai – santai meskipun Jawa Tengah sudah mampu menurunkan prevalensi stunting dari 27, 68% di tahun 2019 menjadi 20,9% di tahun 2021, Kamis (5/1), Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, drg. Widwiono, M.Kes memulai awal tahun ini dengan mengawal proses penyusunan rencana program dan kerja tahun 2023 yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Stunting Provinsi di Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Tengah.

“Tahun 2023, kita harus kerja lebih cepat”, ucap Widwiono di hadapan seluruh satgas saat mengawali arahannya.

Menurutnya, Jawa Tengah ini merupakan salah satu provinsi besar dan menjadi penyangga utama nasional dalam berbagai program, tak terkecuali percepatan penurunan stunting sehingga dibutuhkan kecepatan dalam melaksanakan berbagai program kerja.

“Saya minta semua harus kerja cepat, salah sedikit tidak apa – apa, daripada diam tidak melakukan dan mengerjakan apa – apa”, ujarnya.

Ia mengerti bahwa satgas stunting ini baru terbentuk pada awal tahun lalu sehingga hasil kinerjanya belum bisa dirasakan secara maskimal. Ia pun mengibaratkan tahun awal terbentuknya satgas stunting itu sebagai tahun ancang – ancang atau tahun persiapan dan berharap mulai tahun 2023 ini sudah mampu mengeksekusi program – programya secara cepat dan tepat.

“Kunci data stunting ini ada di dinas kesehatan, karena sebelum dipegang BKKBN, stunting ini dipegang oleh dinkes, meskipun istilahnya berbeda”, jelas mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun itu.

Istilah stunting berbeda yang ia maksud adalah adanya istilah lain dari stunting yang lazim disebut dalam program – program yang dijalankan oleh dinas kesehatan, yaitu anak atau bayi dibawah usia 2 tahun dengan panjang atau tinggi badan dengan kategori pendek dan sangat pendek. Oleh karena itu menurutnya satgas harus mampu berkoordinasi dengan baik terhadap pihak – pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugasnya.

Salah satu program kerja yang akan digarap satgas stunting di tahun ini adalah pengawalan pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Percepatan Penurunan Stunting dan KB Pasca Persalinan. Hal tersebut diutarakan Edi Subagiyo, Koordinator Program Manajer Satgas Stunting Provinsi.

Alasan dicantumkannya program KB Pasca Persalinan (KB PP) dalam rancangan peraturan tersebut menurutnya karena KB PP memiliki irisan yang kuat terhadap penurunan kasus stunting.  Ditambah lagi menurutnya, data capaian KB PP dalam kurun beberapa tahun belakangan sebelum tahun 2022 berada di level yang cukup rendah meskipun di tahun 2022 berhasil naik menjadi 57% dan berada diatas rata – rata nasional.

Lebih jauh ia mengungkapkan jika rancangan tersebut berhasil menjadi sebuah peraturan maka akan mendorong pemerintah daerah di bawahnya, yakni kabupaten dan kota untuk menerbitkan peraturan yang sama di wilayahnya sehingga diharapkan mampu mendorong pula fasilitas – failitas kesehatan setempat untuk memberikan pelayanan KB PP bagi masyarakat. Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut Sekretaris dan seluruh Ketua Tim Pokja Perwakilan BKKBN Jawa Tengah beserta para manajer bidang yang ada dalam satgas. AFDA