Kuatkan Sinergitas di Tahun 2023, BKKBN Jateng Tandatangani Kerjasama dengan Pemprov dan Dinas KB Kabupaten Kota se – Jateng
Semarang – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana Provinsi Jawa Tengah sudah diselenggarakan pada tanggal 13 Februari 2023. Kegiatan yang difokuskan pada peningkatan sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah tersebut dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan dihadiri langsung Kepala BKKBN RI Dr (HC) dr. Hasto Wardoyo, SpOG(K).
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, maka Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan Forum Sinkronisasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting yang diikuti oleh Kepala OPD KB Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Satgas Stunting, serta Ketua Tim Pokja yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, tanggal 27-28 Februari 2023 di Hotel Chanti Semarang.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah drg. Widwiono, M. Kes menyampaikan bahwa pada tahun 2023 jumlah pagu anggaran DAK dan BOKB OPD KB se-Jawa Tengah, meningkat apabila dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 untuk pagu anggaran DAK sebesar 51 milyar dari angka sebelumnya 41 milyar. Sedangkan alokasi dana BOKB sebesar 376 milyar. Dana BOKB sendiri dipergunakan untuk pelayanan KB MKJP dan Percepatan penurunan stunting. Selanjutnya adapula alokasi dana swakelola tipe 2 (dua) , dipergunakan untuk pelatihan Tim Pendamping Keluarga yang penyelenggaraannya diserahkan kepada OPD KB masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
“Pada tahun 2022, serapan dana DAK sebesar 92 %, bahkan ada kabupaten/kota yang penyerapannya hampir 100%. Apabila ada sisa dana, maka itu lebih karena selisih harga patokan pada rencana anggaran. Untuk itu saya mengapresiasi pencapaian tersebut dan mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak/ibu sekalian. Sedangkan untuk dana BOKB untuk tahun 2022 terserap sebanyak 77,85 %. Secara umum prevalensi angka stunting di Jawa Tengah menurun ‘hanya’ 0,1%, dari angka 20,9% menjadi 20,8%. Untuk itu pada tahun ini kita harus lebih maksimal lagi”, ujar Widwiono.
Sesuai dengan data SSGI tahun 2022, sebanyak 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami penurunan angka prevalensi stunting. “Kita harus berterimakasih kepada Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kota Tegal yang penurunan angka stuntingnya bisa mengkatrol penurunan angka stunting Jawa Tengah, karena 20 kabupaten/kota Jawa Tengah lainnya justru mengalami kenaikan, kata Widwiono.
” Untuk menangani kasus stunting sendiri membutuhkan waktu selama 6 (enam) bulan. Kita bisa memulai pada bulan Februari ini, yang bertepatan dengan bulan penimbangan. Tentu saja data harus sesuai dengan by name by address. Apabila ada anak atau ibu hamil yang terindikasi stunting, maka selama 6 (enam) bulan ke depan, diberikan treatment pendampingan pemberian makanan bergizi. Diharapkan 6 (enam) bulan ke depan, anak atau ibu hamil bisa lepas dari indikasi stunting. Sehingga saat survey dilakukan bulan Oktober tahun 2023, angka stunting bisa menurun”, tambahnya.
Pada kegiatan Rakerda Program Bangga Kencana Provinsi Jawa Tengah yang lalu, Kepala BKKBN RI, Dr (HC) dr. Hasto Wardoyo SpOG(K) menyampaikan bahwa Jawa Tengah sedang memasuki masa Bonus Demografi. Masa tersebut berulang kembali setelah 25-30 tahun kemudian. “Maka dari itu, Bonus Demografi Jawa Tengah tentu saja dapat dipertahankan. Salah satu cara adalah dengan mempersiapkan SDM sejak sekarang sebaik mungkin dan terhindar dari stunting. Stunting sendiri selalu berhubungan dengan KB, karena berkaitan dengan spacing jarak kelahiran anak. Jarak 3 tahun 9 bulan merupakan jarak yang terbaik. Karenanya, perlu dilakukan KB Pasca Persalinan bagi ibu yang melahirkan, dan KB MKJP tentunya, tutup Widwiono.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah ini, optimis pada tahun 2023, prevalensi angka stunting dapat turun 7 %, dan tahun 2024 bisa mencapai zero stunting untuk Jawa Tengah.
Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, dr. Lilik Faridah, MM, berbagi informasi kesuksesan Kota Semarang dalam menurunkan prevalensi angka stunting di angka 10 %. Angka prevalensi stunting tersebut berada di bawah angka prevalensi stunting Jawa Tengah dan Nasional. “Intinya adalah kolaborasi, kerjasama, sinergitas antara semua dinas terkait di Kota Semarang. Bergerak bersama mengatasi stunting sesuai dengan tupoksi masing-masing. Perlunya diagnosis penyebab terjadi nya stunting. Bisa disebabkan karena rumah tidak ada jamban, tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga. Bersama-sama setiap bulan mengadakan evaluasi dan tentu saja mencari solusi bersama untuk penanganan kasus stunting, ujar Lilik Faridah. Mengamini target zero stunting Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, “Jika tahun 2022 kita bisa menurunkan angka stunting sebesar 10,9%, maka tahun 2023 harapannya kita juga bisa menurunkan prevalensi angka stunting sebesar 10 persen, sehingga pada tahun 2024 bisa zero stunting”, pungkasnya. Salah satu bentuk konvergensi dan sinergitas Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dengan OPD KB se-Jawa Tengah dan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah juga diwujudkan dengan penandatangan perjanjian kerjasama pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023. Pada kegiatan ini juga diberikan penghargaan bagi OPD KB Kabupaten/Kota dalam pencapaiannya Realisasi DAK Fisik tertinggi yang diraih oleh Kota Salatiga, Kota Tegal, dan Kabupaten Sukoharjo, untuk DAK Fisik dibawah 1 Milyar. Sedangkan Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Tegal meraih penghargaan realisasi DAK fisik tertinggi untuk anggaran diatas 1 Milyar. Sementara Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Blora meraih penghargaan realisasi tertinggi DAK non fisik BOKB se-Jawa Tengah. RP
