Sambut Hari Wanita Sedunia, Deputi KB-KR BKKBN Kunjungi Demak Pantau Pelayanan KB Serentak

Demak — Sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap hak- hak reproduksi perempuan, pada hari ini, Rabu (08/03/2023), Deputi KBKR BKKBN dr. Eni Gustina, MPH bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah drg. Widwiono, M.Kes, hadir langsung meninjau Pelayanan KB serentak, yang dilaksanakan di Puskesmas Guntur 2 dan Klinik Rifda Bonang Kabupaten Demak.

Pelayanan KB serentak ini digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bertepatan dengan bulan peringatan Hari Perempuan Sedunia  yang jatuh pada bulan Maret 2023.

Ditemui pada saat kunjungan pelayanan, Deputi KBKR, dr. Eni Gustina MPH menjelaskan bahwa  dalam rangka mengejar indikator pencapaian pelayanan modern contraceptive prevalence rate, BKKBN menggelar pelayanan KB serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 8-11 Maret 2023. “Kegiatan pelayanan ini menyesuaikan dengan event-event yang ada, salah satunya pada bulan Maret ini, yang merupakan bulan woman  international day. Dimana memberikan hak-hak kepada perempuan untuk sehat. Kontrasepsi bukan hanya sekedar alat untuk membatasi kehamilan, akan tetapi juga untuk menjaga kesehatan reproduksi bagi perempuan “, ujar Eni Gustina.

“BKKBN sudah ditunjuk oleh Presiden menjadi koordinator pelaksana untuk Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia, yang salah satu intervensi nya melalui penurunan 4 terlalu (terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat dan terlalu banyak) menggunakan kontrasepsi. Sebagai salah satu bentuk menghargai hak perempuan di Indonesia, hak kesehatan reproduksi “, tambahnya.

Capaian prevalensi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) secara Nasional pada tahun 2022, sebesar 22,6 % dari target 28% pada tahun 2024. “Kenapa MKJP, karena secara kualitas MKJP lebih efektif, efisien dan ekonomis. Jadi masyarakat bisa menghemat uangnya, tenaganya dan waktunya, untuk lebih berkonsentrasi mengasuh anaknya lebih optimal. Masyarakat yang akan melakukan kontrasepsi jangka panjang juga gratis, bahkan untuk IUD dan Implant tenaga kesehatannya kita bayar. Kita juga menyediakan bahan habis pakai seperti betadine, sarung tangan,  dan kain kasa”, tegas Eni Gustina.

Untuk mencapai target pada tahun 2024, dilakukan pendekatan komunikasi kepada komunitas masyarakat dan tokoh agama. “Selain itu juga dipersiapkan  tim pemberi informasi, melalui pelatihan yang sudah kita persiapkan “, tutupnya.

Selain akseptor KB baru, KB ulangan atau ganti cara, salah satu kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah KB Pasca Persalinan atau KBPP.  KB Pasca Persalinan diberikan pada masa nifas atau sampai dengan 42 hari setelah melahirkan. Metode ini mencegah terjadinya kehamilan yang terlalu dekat dengan kehamilan sebelumnya.

Terungkap melalui diskusi bersama Kepala Puskesmas Guntur 2, Dinas Kesehatan, Camat Guntur dan BKKBN, prevalensi angka KBPP di Kecamatan Guntur mencapai angka 86 %. Selain itu Kecamatan Guntur merupakan pioneer Open Defecation Free (ODF) di Kecamatan Demak.

Di temui secara terpisah pada saat pelayanan di Puskesmas Guntur,  Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa angka prevalensi MKJP Provinsi Jawa Tengah diatas rata2 Nasional, yaitu 27%. Sedangkan prosentase MKJP secara nasional sebesar 22,6%.

“Jadi apabila MKJP diterapkan, maka bisa selaras dengan percepatan Penurunan stunting. Di kabupaten Demak, angka KB nya sudah bagus. Bahkan di Puskesmas ini, angka KBPP nya mencapai 86%. Sejalan dengan  prevalensi angka stunting di kabupaten Demak yang turun hingga 9,2%. Jadi yang dilakukan di Kabupaten Demak ini sudah on the track”, kata Widwiono.

Pada pelayanan KB serentak di 2 lokus kesehatan kabupaten Demak ini, untuk di Puskesmas Guntur terlayani  akseptor  pemasangan IUD  sebanyak 2 akseptor, implant sebanyak 50 akseptor. Sedangkan di Klinik Rifda Bonang , pelayanan KB MKJP terlayani sebanyak 53 akseptor. Terdiri dari 2 akseptor IUD, dan 51 akseptor implant.

Melalui metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP, jarak kehamilan dapat diatur. Pengaturan jarak kelahiran ini dapat mengurangi bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yang dapat berpotensi menjadi stunting, mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan bayi, sekaligus menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia. RP