Evaluasi Kinerja Program Awal Tahun, BKKBN Jateng Gelar Radalgram

Semarang – Bertempat di Ruang Vasektomi, Gedung Pemuda 79 Semarang, hari ini (30/03) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, drg. Widwiono, M.Kes memantau secara langsung pelaksanaan Rapat Pengendalian Program dan Anggaran (Radalgram) tingkat Provinsi Jawa tengah tahun 2023. Acara dibuka dan dipandu Ketua Tim Pokja Peningkatan Kualitas dan Sistem Data Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Nasri Yatiningsih, SE., MM.

Secara umum berdasarkan Laporan Perhitungan Indikator Kinerja Utama BKKBN Tahun 2022, lima dari enam target capaian Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah mendapat predikat sangat baik dengan nilai >90% yaitu Angka Kelahiran Total (TFR), Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR), Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 tahun (ASFR 15-19), Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25 – 49 tahun. Sementara satu target capaian mendapat predikat baik dengan nilai 81% yaitu Presentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need). Demikian dipaparkan Sekretaris Peningkatan Kualitas dan Sistem Data Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Iwan Dwi Antoro, S.Pd, M.Sc.

Ketua Tim Kerja ADPIN, Nasri Yatiningsih, SE, MM saat memimpin Rapat “Pengendalian Program dan Anggaran” (Radalgram) yang dipantau langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, drg. Widwiono, M.Kes. Foto : AFDA – AKIE

Iwan menambahkan berdasar data NEW SIGA per tanggal 28 Maret 2023, sampai dengan bulan Februari 2023 telah dilakukan pelayanan KB kepada sejumlah 82.160 akseptor di seluruh wilayah Jawa Tengah. Jumlah tersebut terbagi dalam pelayanan KB baru (20.856), KB ulang (52.057), dan KB ganti cara (9.247). Dengan rincian metode kontrasepsi pil (9.899), kondom (3.210), suntik (42.968), implan (17.242), IUD (7.223), MOW (1.616) dan MOP (2).

Lebih lanjut disampaikan Iwan, dari akseptor KB baru, pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti implan, IUD, MOW atau MOP adalah sebesar 61,68%. Dimana 66.6% akseptor KB baru dilayankan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, 27% di fasilitas kesehatan milik swasta, dan sisanya terbagi di Praktek Bidan Mandiri (PMB), jaringan fasyankes, dan PMB jejaring.

Secara khusus pada sektor KB Pasca Persalinan (KB PP), menjadi perhatian bahwa KB Pasca Persalinan/ paska keguguran adalah cerminan peserta KB baru yang sesungguhnya. Jumlah KB PP perlu dibandingkan dengan jumlah persalinan untuk melihat potensi KB baru yang riil di lapangan. Namun sampai saat ini data jumlah persalinan belum ada di aplikasi NEW SIGA. Tercatat peserta baru KB Pasca Salin pada level provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 67,53%, tukas Iwan menutup paparannya.

Ketua Tim Pokja Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Marte Listiowati, S.Psi meneruskan paparan dengan topik Keuangan dan Alkon yang disambut dengan apresiasi dari Kepala Perwakilan. Widwiono mengapresiasi kinerja seluruh tim baik dalam upaya mengawal program Bangga Kencana maupun perihal realisasi anggaran yang sudah on the track, sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. “Saya kira tidak ada masalah, di DALDUK, KSPK, dan bidang yang lainya, tinggal setelah lebaran bisa di optimalkan kembali, lari lebih cepat lagi,” kata Widwiono.

“Tolong laporan bulanan selalu ada. Dan serapan KB, langsung dilaporkan ke saya. Karena saya langsung kirim ke kepala OPD nya. Tidak perlu menunggu saya tanya, tapi selalu laporkan progresnya setiap bulan kepada saya.” pinta Widwiono. Ia juga mengatakan bahwa kabupaten/kota yang naik (prevalensi) stuntingnya, “Bupati dan Walikota kini jadi lebih terbuka dan menyadari bahwa ini bukan hanya tugas BKKBN saja. Diantaranya, mereka mau mengumpulkan semua komponen untuk bergerak bersama. Dan ini memudahkan BKKBN.”

Masih menurut beliau, melalui KB Pasca Persalinan (KB PP) stunting bisa terkawal lebih baik dan menurun dengan sendirinya. “Untuk satgas, bantu saya membuat surat edaran KB Pasca Persalinan (KB PP). Karena kalau KB PP ini bagus, saya yakin stunting akan menurun dengan sendirinya. Sehingga KBPP, bisa berjalan bersama dengan penanganan stunting.”.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, drg. Widwiono, M.Kes memberikan SK Purna Tugas kepada salah satu pegawai yang akan purna tugas per 1 April mendatang. Foto : AFDA – AKIE

Bersamaan dengan pelaksanaan Radalgram hari ini, oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah drg. Widwiono, M.Kes, turut diserahkan SK Purna Tugas bagi tiga pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah yaitu Galuh Kristianto, SH, dan Siti Fatonah, SH, MM yang akan memasuki masa purna di bulan April 2023, dan atas nama Satrio Mugni, S.Pd. yang akan purna tugas di bulan Mei 2023. Kaper juga turut mengukuhkan Pengurus dan Pengawas Koperasi Konsumen Pegawai RI Bahagia Sejahtera (Bahtera) Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Periode 2023 – 2025. Terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua adalah Iwan Dwi Antoro, S.Pd, M.Sc, dan Osa Prakoso, S.E. Proficiat untuk pengurus dan pengawas terpilih, serta selamat memasuki masa pensiun bagi rekan – rekan yang telah purna menunaikan tugas.

Turut hadir secara daring Kepala UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BPP KKB) Ambarawa, Elyana, S.Psi., M.Psi, Kepala UPT BPP KKB Pati, Wiwit Imbar Mawarti, S.Psi., MM., dan Kepala UPT BPP KKB Banyumas, Umi Hidayati, SH, MM.

Penyunting

BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *