BKKBN Jateng Miliki Nahkoda Baru
Semarang-Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) melantik Pejabat Tinggi Pratama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah di Auditorium BKKBN Jl. Permata No 1 Halim Perdanakusuma Jakarta pada Kamis (11/6). Martin Suanta, SE., M.Si dilantik menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah yang baru menggantikan Wagino, SH., M.Si yang memasuki masa purna tugas pada 1 Juni 2020 lalu.
Bertindak selaku saksi pada upacara pelantikan tersebut Prof. drh. MUHAMMAD RIZAL MARTUA DAMANIK, M.RepSC, PhD Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan NOFRIJAL, SP, MA (Deputi ADPIN).
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mutasi adalah bagian dari manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengembangan karier pegawai. Pelaksanaan mutasi merupakan upaya untuk menata kembali para pejabat sesuai dengan kebutuhan organisasi, kemampuan dan potensi yang dimiliki serta membawa kesegaran dalam organisasi di lingkungan BKKBN.
Hasto dalam sambutannya mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai rasa, cipta dan karya dalam mengemban tugas-tugasnya.
“Para Pejabat Tinggi Pratama mempunyai peran yang sangat penting dalam organisasi pemerintah, karena sebagai pejabat yang menjembatani dan mengoperasionalkan kebijakan Program Bangga Kencana antara Pusat dan Daerah. Kita sebagai pemimpin harus mempunyai rasa yaitu bekerja dari hati nurani, cipta yaitu harus penuh dengan intelektual, membutuhkan kecerdasan, dan karya yang membutuhkan kerja keras”
Tantangan lain yang harus dihadapi dalam memimpin salah satu provinsi penyangga nasional adalah ancaman baby boom dikarenakan putus pakai kontrasepsi di masa pandemi Covid-19.
“Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini kita harus tetap memberikan pelayanan prima tetapi tetap aman dari Covid-19, yang mengutamakan kebersihan, keselamatan dan keamanan. Kita pun harus menciptakan sistem yang berbasis gotong royong, mengutamakan ZI/WBK dan Reformasi Birokrasi”, urai Kapala BKKBN.
Para pejabat yang baru dilantik tersebut juga diamanati untuk melakukan terobosan pada program 100 hari kerja.
“Para pejabat yang baru dilantik harus tetap memiliki Program 100 hari kerja untuk mendukung ZI/WBK dan wajib didokumentasikan. Pemimpin memang tidak bisa jadi Pahlawan, tapi kita bisa menjadi individu yang ikhlas, visioner, dan sederhana. Memudahkan masalah jadi sederhana, karena semua yang sederhana akan menjadi lebih mudah.” jelas Hasto.
Kaper BKKBN Jateng yang baru sebelumnya merupakan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes. Ia dipilih oleh Kepala BKKBN setelah melalui serangkaian seleksi yang meliputi makalah, wawancara dan asesmen. Selain itu, panitia seleksi juga menilai rekam jejak para kandidat. (T2S-Sumber:BIHOM BKKBN)
